Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (WP UMKM) yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) dengan tarif final 0,5%. Perhitungan pajak bagi UMKM menggunakan bruto per bulan sehingga perhitungannya lebih sederhana. Dalam rangka mendorong perkembangan bisnis UMKM, pemerintah menetapkan masa berlaku tertentu dalam … Read more
Baru-Baru ini heboh diresmikannya undang-undang kenaikan PPN menjadi 12%, Banyak masyarakat yang masih kurang memahami informasi atas kenaikannya tarif PPN tersebut, artikel ini akan membahas mengenai kenaikan tarif dan cara menghitung ppn terbaru. Kenaikan PPN Menjadi 12% Berdasarkan PMK 131 Tahun 2024 Pemerintah menetapkan tarif 12% berlaku untuk impor atau penyerahan barang mewah di … Read more
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak atas transaksi Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah, baik yang diproduksi dari dalam maupun luar negeri. Pemungutan Pajak tersebut hanya dikenakan satu kali pemungutan, yaitu pada saat barang telah diserahkan. Tujuan dari adanya PPnBM yaitu upaya pemerataan pajak, pengendalian pola konsumtif pada barang, dan perlindungan untuk … Read more
BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. BPHTB dikenakan ketika terjadi transaksi jual beli, hibah, waris, tukar menukar, pemasukan dalam perusahaan, atau peristiwa lain yang menyebabkan peralihan hak atas tanah dan bangunan. Dasar Hukum: BPHTB diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang … Read more
Hotel merupakan fasilitas penyedia jasa yang penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran. Secara umum, sumber penghasilan utama jasa perhotelan bersumber dari yaitu penyewaan ruanagan untuk kegiatan acara atau pertemuan (seminar, workshop, meeting, dll), penyajian makanan dan minuman, dan penyewaan kamar. Disamping itu, terdapat sumber penghasilan lainnya yang bersumber dari jasa lapangan golf dan … Read more
Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2024 tentang Penggunaan Nomor Induk Kependudukan Sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak dengan Format 16 (Enam Belas) Digit, dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha dalam Layanan Administrasi Perpajakan. Pasal 2 1. Terhitung sejak tanggal 1 Juli 2024: – Wajib Pajak baik di tempat tinggal, tempat kedudukan, … Read more
Perusahaan yang membayar gaji pegawai namun pegawai masih dibawah PTKP sehingga PPh Ps. 21 terutang NIHIL tetap mempunyai kewajiban untuk membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 dan melaporkan SPT Masa PPh Ps. 21 paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Misal Masa Juni 2024 harus dilaporkan paling lambat tanggal 20 Juli 2024. … Read more
Pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah langkah yang dilakukan untuk mengintegrasikan data kependudukan dengan data perpajakan di Indonesia. Ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan memudahkan pelacakan serta pengelolaan data perpajakan. Wajib Pajak dalat melakukan pemadanan atau validasi secara mandiri melalui laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Online yaitu … Read more
Penjelasan lebih lanjut selain dari Undang-Undanga PPh maupun Undang-Undang PPNtentang Hubungan Istimewa ternyatajuga diatur lebih detail dalam Peraturan MenteriKeuangan Pasal 4 ayat (1) PMK No. 22/PMK.03/2020. Hubungan Istimewa merupakan keadaan ketergantungan atau keterikatan satu pihakdengan pihak lainnya Keadaan ketergantungan atau keterikatan antara satu pihakdengan pihak lainnya merupakan keadaan pihak tersebut mengendalikan pihak yang lainatau tidak … Read more
Dari pengertian atas Transfer pricing berdasarkan Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 dimana transfer pricing hanya bisa di terapkan jikaterjadi transaksi hubungan istimewa. Maka pertanyaan selanjutnya, Lantas apa ituHubungan Istimewa? Hubungan Istimewa menurut ketentuan yang diatur di Pasal 18 ayat (4) Undang-undangPPh dianggap ada apabila: Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau … Read more